TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Maher Algadri menyebut Calon Presiden Prabowo Subianto tak memiliki rencana people power. Menurut Maher, Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya memiliki rencana soal bagaimana memperbaiki nasib rakyat Indonesia, terutama menyangkut perbaikan ekonomi dan mengembalikan aset Indonesia yang dibawa kabur ke luar negeri.
Baca: Jokowi Tetap Keok di Jabar, Prabowo Tak Bisa Menang di Jateng
"Dia enggak punya rencana people power. Enggak ada urusan people power, yang mau people rakyat kita," kata Maher seusai keluar dari rumah Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Rabu malam, 17 April 2019. Maher meninggalkan lokasi itu dalam waktu hampir berbarengan dengan Prabowo.
Maher mengatakan, para purnawirawan jenderal dan pemimpin Islam yang menginginkan people power. Maher mengatakan, mereka menyebut Prabowo terlalu lemah dan baik.
Semalam, Prabowo didampingi sejumlah purnawirawan jenderal dan pentolan Persaudaraan Alumni 212 saat deklarasi kemenangan di pemilihan presiden 2019 dan sujud syukur. Mereka di antaranya ialah Letnan Jenderal TNI (purn) Johannes Suryo Prabowo, Jenderal TNI (purn) Djoko Santoso, Ketua Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya Mayor Jenderal TNI (purn) Musa Bangun.
Simak: Jokowi Unggul Quick Count: Sujud Prabowo, Cegukan Sandiaga
Kemudian Letnan Jenderal TNI (purn) Yunus Yosfiah, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al Jufri, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak, dan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain.
Maher mengatakan, Prabowo merasa tidak perlu ada people power lantaran merasa rakyat sudah berada di pihaknya. Keyakinan itu bersumber dari ramainya kampanye Prabowo di berbagai daerah, semisal Solo, Jawa Tengah, dan Jakarta. Menurut Maher, hal itu membuktikan Prabowo secara de jure adalah pemimpin yang diinginkan rakyat.
Pendiri Kodel Group yang juga karib Prabowo dari kecil ini mengatakan, sahabatnya berusaha mencegah agar people power berjalan damai jika memang harus tetap terjadi.
Simak juga: Grace Natalie Nyoblos, Serangan Popmie, dan Prabowo Menang di Bui
Maher mengatakan Prabowo juga tak mau ikut jika terjadi sesuatu di people power. Dalam dua kali konferensi pers yang digelar pada Rabu kemarin, Prabowo dua kali pula menyampaikan imbauan agar para pendukungnya tetap tenang, tak terpancing, dan tak terprovokasi. Prabowo juga mengatakan mereka tak akan menggunakan cara-cara di luar koridor hukum.
Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif membantah bahwa para ulama mengusulkan aksi people power kepada calon presiden Prabowo Subianto. Slamet mengatakan para ulama kini tengah mengawasi dan mengawal perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum agar berjalan jujur dan adil tanpa kecurangan.
"Enggak bener itu," kata Slamet kepada Tempo, Kamis, 18 April 2019.
Senada dengan Slamet, mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Tentara Nasional Indonesia (purn) Tedjo Edhy membantah kelompok purnawirawan menginginkan people power. Tedjo mengatakan, Prabowo pun telah melarang para pendukungnya bertindak anarki.
"Kami tidak bicara masalah itu. Enggak ada!" kata Tedjo kepada Tempo, Kamis, 18 April 2019.
Tedjo mengatakan, Prabowo telah mewanti-wanti pendukungnya untuk tetap tenang. Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno ini mengatakan, Prabowo berpesan agar kondusivitas, persatuan, dan kesatuan terus dijaga. Prabowo juga optimistis mereka telah menang berdasarkan hasil real count.
"Kalau rakyat tidak puas dengan hasilnya, ya, itu urusannya mereka. Kita ndak pernah mengusulkan itu, karena sudah dilarang juga oleh Pak Prabowo," kata Tedjo.
